Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Pasal 94

(1) Biro Orgainsasi mempunyai tugas pokok mengkaji bahan kebijakan umum dan fasilitasi penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis formasi jabatan, penatausahaan data dan sistem informasi manajemen perangkat daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

a. pengkajian bahan telaahan, penyempurnaan, penyusunan analisis pengembangan serta pembinaan kelembagaan perangkat daerah;
b. pengkajian bahan telaahan, penyempurnaan, penyusunan analisis pengembangan ketatalaksanaan perangkat daerah;
c. pengkajian bahan telaahan analisis jabatan, inventarisasi, penggolangan, evaluasi struktur jabatan dan beban kerja jabatan struktural, fungsional serta jabatan non struktural pada perangkat daerah;
d. penatausahaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Daerah.

(3) Rincian Tugas Biro Organisasi :

a. mengkaji bahan perencanaan, analisis, penyusunan dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
b. mengkaji bahan kebijaksanaan, strategi, kelembagaan perangkat daerah;
c. mengkaji bahan analisis dan penilaian kinerja pengembangan serta penyempurnaan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja perangkat daerah;
d. mengkaji bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dalam rangka penyempurnaan tata hubungan kerja perangkat daerah;
e. mengkaji bahan penyelenggaraan analisis jabatan melalui kodifikasi dan ikhtisar jabatan, analisis hasil, bahan dan beban kerja, analisis perangkat kerja dan sifat jabatan, analisis pelaksanaan kerja, koreksi jabatan, kondisi pelaksanaan kerja, syarat dan fungsi jabatan;
f. mengkaji bahan perumusan formasi jabatan melalui syarat jabatan, klasifikasi jabatan, formulasi jabatan;
g. penatausahaan, pengumpulan, pengolahan dan pengujian data kelembagaan dan ketatausahaan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Organisasi;
h. mengkaji bahan sistem informasi manajemen, penyelenggaraan perpustakaan dan penyusunan laporan kelembagaan dan ketatalaksanaan Biro Organisasi.
i. menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

(4) Biro Organisasi, membawahkan :

a. Bagian Kelembagaan;
b. Bagian Ketatalaksanaan;
c. Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
d. Bagian Data dan Sistem Informasi.

Pasal 95

(1) Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijaksanaan umum, analisis, pengembangan KLB, dan tugas-tugas fasilitasi ke Kabupaten/Kota.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan umum penataan kelembagaan;
b. perumusan bahan kebijakan umum koordinasi di bidang penataan kelembagaan;
c. perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi ke Kabupaten/Kota;
d. perumusan bahan analisis dan pengembangan kelembagaan.

(3) Rincian Tugas Bagian Kelembagaan :

a. merumuskan bahan penyusunan, perumusan dan analisis kebijaksanaan penataan kelembagaan;
b. merumuskan bahan evaluasi, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan struktur organisasi dan pengembangan kelembagaan;
c. merumuskan bahan analisis dan pengembangan kelembagaan;
d. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

(4) Bagian Kelembagaan, membawahkan :

a. Subbagian Analisis Kelembagaan;
b. Subbagian Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 96

(1) Subbagian Analisis Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan analisis penataan dan fasilitasi kelembagaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Analisis Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan evaluasi dan penelaahan bahan analisis kelembagaan sebagai bahan perumusan hasil analisis kelembagaan;
b. penyusunan dan perumusan analisis kelembagaan sebagai bahan pengembangan kelembagaan.

(3) Rincian tugas Subbagian Analisis Kelembagaan :

a. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan penataan kelembagaan melalui hasil analisis kelembagaan;
b. menyusun bahan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan;
c. menyusun bahan analisis kedudukan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
d. menyusun bahan pengkajian wewenang dan tanggungjawab kelembagaan;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 97

(1) Subbagian Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengembangan kelembagaan dalam rangka pendayagunaan kelembagaan.
(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan hasil analisis kelembagaan sebagai bahan pengembangan kelembagaan;
b. penyusunan perumusan pengembangan kelembagaan perangkat daerah.

(3) Rincian Tugas Subbagian Pengembangan Kelembagaan :

a. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan;
b. menyusun bahan fasilitasi kebijakan pengembangan kelembagaan;
c. melaksanakan penyusunan tugas unit kerja perangkat daerah;
d. menyusun bahan pengembangan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unit kerja perangkat daerah;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

 

Pasal 98

(1) Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan telaahan, penyempurnaan, penyusunan prosedur dan pembakuan ketatalaksanaan perangkat daerah.
(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan penelaahan, penyempurnaan, penyusunan fasilitasi prosedur kerja perangkar daerah;
b. perumusan bahan pembakuan tata kerja dan sistem kerja perangkat daerah.

(3) Rincian Tugas Bagian Ketatalaksanaan :

a. merumuskan bahan analisis kebijakan penataan prosedur kerja;
b. merumuskan bahan pemantauan, evaluasi, penyempurnaan tata kerja dan prosedur kerja;
c. merumuskan penyusunan, perumusan dan analisis standarisasi ketatalaksanaan;
d. merumuskan pemantauan, evaluasi, penyempurnaan pembakuan ketatalaksanaan perangkat daerah;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

(4) Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari :

a. Subbagian Prosedur;
b. Subbagian Pembakuan.

Pasal 99

(1) Subbagian Prosedur mempunyai tugas pokok menyusun bahan pedoman kerja dan fasilitasi penyusunan prosedur kerja.
(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Prosedur mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan pengkajian,penelaahan prosedur kerja;
b. penyusunan prosedur bahan penetapan prosedur kerja perangkat daerah.

(3) Rincian Tugas Subbagian Prosedur :

a. menyusun bahan perumusan dan penyusunan prosedur kerja;
b. menyusun bahan pedoman penyusunan prosedur kerja perangkat daerah;
c. menyusun prosedur kerja perangkat daerah, menyusun bahan fasilitasi penyusunan prosedur kerja perangkat daerah;
d. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan prosedur kerja perangkat daerah;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 100

(1) Subbagian Pembakuan mempunyai tugas pokok menyusun bahan fasilitasi dan pembakuan ketatalaksanaan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Pembakuan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan pengkajian dan penelaahan pembakuan ketatalaksanaan;
b. penyusunan dan perumusan pembakuan ketatalaksanaan.

(3) Rincian Tugas Subbagian Pembakuan :

a. menyusun bahan perumusan dan penyusunan pembakuan ketatalaksanaan;
b. menyusun bahan penyusunan pembakuan ketatalaksanaan;
c. menyusun, mengumpulkan dan menganalisis data pembakuan ketatalaksanaan;
d. menyusun pedoman kerja pembakuan ketatalaksanaan;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 101

(1) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan Analisis Jabatan dan Analisis Formasi Jabatan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pengkajian, penyusunan bahan pelaksanaan dan Fasilitasi Analisis Jabatan;
b. perumusan bahan dan pengkajian, penyusunan pelaksanaan dan Fasilitasi Formasi Jabatan.

(3) Rincian Tugas Bagian Analisis dan Formasi Jabatan :

a. merumuskan dan penyempurnaan perumusan Analisis Jabatan;
b. merumuskan pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan analisis jabatan;
c. merumuskan bahan pedoman, penyusunan Formasi Jabatan;
d. merumuskan pedoman evaluasi, penyempurnaan dan pembakuan Formasi Jabatan;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

(4) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan terdiri dari :

a. Subbagian Analisis Jabatan;
b. Subbagian Formasi Jabatan.

Pasal 102

(1) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan pelaksanaan Analisis Jabatan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan, penelaahan pelaksanaan analisis jabatan;
b. penyusunan bahan perumusan dan pemberian rekomendasi hasil analisis jabatan.

(3) Rincian Tugas Subbagian Analisis Jabatan :

a. menyusun bahan pelaksanaan analisis jabatan;
b. menyusun pelaksanaan dan fasilitasi analisis;
c. menyusun bahan jabatan rekomendasi dari hasil pelaksanaan analisis jabatan;
d. menyusun bahan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 103

(1) Subbagian Formasi Jabatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan sistem formasi jabatan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Formasi Jabatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan pengkajian, penelaahan formasi jabatan;
b. penyusunan bahan rekomendasi, pengembangan dan penyusunan Uraian Tugas Jabatan.

(3) Rincian Tugas Subbagian Formasi Jabatan :

a. menyusun bahan pelaksanaan formasi jabatan;
b. pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan formasi jabatan;
c. menyusun bahan rekomendasi hasil penyusunan formasi jabatan;
d. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 104

(1) Bagian Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok merumuskan bahan perumusan penatausahaan data dan sistem informasi manajemen serta penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

a. perumusan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian dan organisasi serta pelaksanaan tata usaha Biro;
b. perumusan, penyusunan sistem informasi manajemen serta penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat Daerah.

(3) Rincian Tugas Bagian Data dan Sistem Informasi :

a. merumuskan, mengolah dan penyajian data kelembagaan, ketatalaksanaan dan data analisis jabatan serta data Sistem Informasi Jabatan;
b. pelaksanaan tata usaha Biro Organisasi;
c. merumuskan bahan pengolahan manajemen informasi sistem sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan efisiensi dan efektifitas organisasi dan tatalaksana;
d. merumuskan bahan pengolahan perpustakaan Sekretariat Daerah;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

(4) Bagian Data dan Sistem Informasi terdiri dari :

a. Subbagian Pendataan;
b. Subbagian Informasi dan Perpustakaan.

Pasal 105

(1) Subbagian Pendataan mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengelolaan data organisasi.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Pendataan mempunyai fungsi :

a. penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
b. pengelolaan tugas ketatausahaan Biro.

(3) Rincian Tugas Subbagian Pendataan :

a. menyusun bahan dan pengumpulan data organisasi perangkat daerah;
b. menyusun bahan klasifikasi dan kodefikasi data organisasi perangkat daerah;
c. melaksanakan penyajian data dan informasi organisasi;
d. melaksanakan ketatausahaan Biro;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 106

(1) Subbagian Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengelolaan informasi dan perpustakaan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Informasi dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan pengelolaan sistem informasi Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah;
b. pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah.

(3) Rincian tugas Subbagian Informasi dan Perpustakaan :

a. menyusun bahan penyusunan dan pengembangan sistem informasi manajemen;
b. menyusun bahan pelaksanaan pelayanan informasi manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan;
c. menyusun bahan pengurusan dan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
d. melaksanakan pelayanan perpustakaan Sekretariat Daerah;
e. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.