BANDUNG – Dalam upaya memperkuat tata kelola kepegawaian yang efektif dan berbasis data, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengadakan sosialisasi terkait Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) melalui aplikasi SIMONA (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi). Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan pemahaman serta implementasi sistem perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih akurat dan transparan.
Aplikasi SIMONA dirancang sebagai alat bantu dalam melakukan monitoring serta evaluasi terhadap beban kerja dan kebutuhan pegawai di berbagai unit organisasi pemerintahan. Dengan sistem berbasis digital ini, diharapkan perencanaan SDM dapat lebih terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan dinamika organisasi.
Menurut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, penerapan SIMONA merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek manajemen SDM. "Melalui sistem ini, kita dapat memperoleh data yang lebih valid dan real-time mengenai kebutuhan pegawai, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Selain itu, sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Anjab dan ABK bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan analisis yang baik, setiap jabatan dapat diisi oleh SDM yang kompeten, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pelayanan publik.
Biro Organisasi berharap, melalui pemanfaatan SIMONA, tata kelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dapat terus berkembang ke arah yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dan transparan demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Penulis: Humas Biro Organisasi
